Fakta Tentang Presiden Indonesia Yang Membawa Imigran Di Tengah Pandemi Covid 19

Kabar tentang Presiden Jokowi yang mendatangkan ribuan imigran asal China di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 beredar di media sosial. Kabar ini disebarkan akun Facebook Said Abu Fatih pada waktu setempat.

Akun Facebook Said Abu Fatih mengunggah video yang diklaim ribuan imigran China baru tiba di Bandara Haluoleo, Sulawesi Tenggara. Akun ini kemudian menambahkan sebuah narasi dalam video yang diunggahnya. “Kejadian Mengerikan karena ketika rakyat diberbagai wilayah Indonesia sedang panik diberlakukannya status Kejadian Luar Biasa Corona Mengherankan pemerintahan Jokowi mendatangkan ribuan Imigran China Tiongkok di Bandara Haluoleo Sulteng,” tulis akun Facebook Said Abu Fatih.

Konten yang diunggah akun Facebook Said Abu Fatih telah 799 kali dibagian dan mendapat 98 komentar warganet. Selain akun Facebook Said Abu Fatih, konten serupa juga diunggah warganet lainnya. Di antaranya saja akun Facebook Akbar Maulana Huzair Huzain, akun Facebook Mengapa Pendatang Dari China Masih Ramai ???, dan akun Facebook Sisca Saranani.

Fakta Yang Terjadi Di Lapangan

Cek fakta di lapangan menelusuri kabar tentang Presiden Jokowi mendatangkan imigran China di tengah pandemi virus corona. Penelusuran dilakukan menggunakan situs pencari google dengan memasukkan kata kunci “video TKA Bandara Haluoleo”.

Hasilnya terdapat sejumlah artikel yang menjelaskan mengenai klaim tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul “Imigrasi Bantah Pernyataan Kapolda Sultra soal TKA China di Bandara Kendari” yang dimuat situs kabar online, Dari Kendari – Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Merdi Syam mengeluarkan informasi tidak akurat soal kedatangan TKA di Sulawesi Tenggara, Minggu. Saat itu dia menyatakan, kedatangan 49 orang TKA asal China via Bandara Haluoleo Kendari bukan berasal dari China, tetapi dari Jakarta.

Puluhan TKA China itu, menurut pengakuannya, merupakan pekerja asal Konawe yang kembali ke Jakarta mengurus perpanjangan visa. Selanjutnya, mereka kembali ke Kota Kendari disertai keterangan sehat dan sudah menjalani karantina.

Informasi itu langsung dibantah Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sulawesi Tenggara, Sofyan. Dirinya menyatakan mereka adalah TKA baru asal China yang baru masuk Sulawesi Tenggara. Kedatangan mereka dari Provinsi Hainan China selanjutnya menuju Thailand.

Hukuman Harus Di Berikan Agar Membuat Efek Jera

Disana, mereka dikarantina selama 14 hari,” ujar Sofyan. Dia menyatakan, semua TKA yang menuju Morosi, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara merupakan pekerja yang baru saja mengurus perpanjangan visa di Jakarta. Tidak seperti pernyataan Kapolda bahwa TKA China ini merupakan orang dari Jakarta yang mengurus perpanjangan visa.

Sofyan Melanjutkan, berdasarkan data imigrasi Kelas IIA Kendari, pekerja China ini datang dari Jakarta pada 15 Maret 2020. Kedatangan mereka menggunakan Maskapai Garuda dengan kode penerbangan GA-696. Sofyan kembali mematahkan pernyataan Kapolda Sultra yang mengatakan bahwa, warga asal China ini keluar dari Thailand pada 15 Maret 2020 berdasarkan cap tanda keluar dari Pemerintah Thailand.

 

Kantor Imigrasi Terkait Harus Bekerja Secara Optimal

Kantor Imigrasi Kelas lTPI Kendari mengatakan, melalui Kantor Kememkum HAM Sulawesi Tenggara menyatakan, pekerja ini tiba di Thailand sejak 29 Februari lalu berangkat ke Jakarta pada 15 Maret 2020. Di sana, mereka sudah melalui proses karantina.

“Hingga 15 Maret 2020, mereka telah dikarantina di Thailand dan surat tersebut telah diverifikasi oleh pihak Perwakilan RI di Bangkok, Thailand pada tanggal 15 Maret 2020 (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 07 Tahun 2020 pasal 3 ayat 2,” kata Sofyan. Sebelumnya, seorang warga ditangkap polisi soal penyebaran video kedatangan TKA asal China di Bandara Kendari usai merebaknya isu virus corona (Covid-19). Kapolda menyatakan agar warga berhati-hati menyebar informasi soal TKA dan virus corona. Ternyata, video yang disebarkan ini memang benar merupakan kedatangan TKA asal China di Bandara Haluoleo, Kendari.

Tangani Isu Migran, Prancis Umumkan Langkah Kuat Terbaru

Menjelang pemilu lokal bulan Maret 2020, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengharapkan posisi yang keras dalam isu imigran agar para pemilih tidak terpikat dengan sayap kanan garis keras. Isu migran selama ini telah menjadi perdebatan sengit di antara sayap kanan dan di kiri di politik Prancis, terutama karena Macron dan partainya terkenal berhaluan tengah dan merangkul masuknya para migran. Sejak memuncak tahun 2015, Prancis menjadi salah satu negara favorit pencari suaka karena kemudahan dalam mengajukan permohonan. Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha mengambil alih kendali masalah imigrasi pada Rabu. Pemerintahannya mengumumkan langkah-langkah untuk membuat negara itu menjadi kurang menarik bagi para imigran, sambil membuka pintu bagi pekerja asing yang terampil.

Kombinasi langkah-langkah yang ditawarkan oleh Macron itu bertujuan untuk merebut lebih banyak kepercayaan rakyat dari lawan politik utamanya, Partai Barisan Nasional pimpinan Marine Le Pen yang berhaluan sayap kanan garis keras dan selama bertahun-tahun dengan terampil mengandalkan isu imigrasi. Menjelang pemilu lokal Prancis yang tinggal beberapa bulan lagi, Macron menggeser politiknya mendekati ke arah kanan dan mulai lebih fokus ke masalah imigrasi, khususnya dalam kasus penyalahgunaan sistem kesejahteraan sosial. Harapannya, Macron dapat mencegah perolehan suara Partai Le Pen, yang sebelumnya dikenal dengan Partai Front Nasional.

Langkah Baru Demi Atasi Serangan Imigran Gelap

Dalam langkah keras baru yang diambil oleh Macron, upaya mencari suaka dibatasi harus menunggu tiga bulan sebelum memenuhi syarat untuk masalah kesehatan yang tidak mendesak. Selain itu, para pejabat mengatakan kamp migran di dalam dan sekitar Paris akan dibersihkan pada akhir tahun 2019, ketika pemerintah akan menghadapi masalah yang cukup banyak dan terus berkembang di kota-kota Prancis. Pemerintah Prancis juga mengumumkan, mulai tahun 2020 akan membentuk sistem kuota tahunan untuk memberikan visa kepada imigran terampil yang ingin masuk ke Prancis. “Kami ingin mendapatkan kembali kendali atas kebijakan imigrasi kami,” kata Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe. Meski bertujuan sedemikian rupa, pengumuman itu menggarisbawahi bahaya politik yang dihadirkan oleh Macron, tokoh berhaluan tengah yang mengubah posisinya untuk menyesuaikan diri dengan para pemilih Prancis yang tidak puas dari luar spektrum politiknya.

Langkah-langkah itu menuai kritik langsung dari sayap kanan maupun kiri. Sayap kanan berargumen bahwa upaya pemerintah masih belum cukup, sementara kalangan kiri mengatakan Macron membahayakan para pencari suaka yang telah rentan. Dalam beberapa minggu terakhir Macron telah bersiap untuk pengumuman nya. Ketika masih menjadi kandidat presiden, Macron memuji Kanselir Jerman Angela Merkel yang menurutnya telah menyelamatkan “martabat kolektif” Eropa melalui kebijakakn pro-migran selama puncak krisis migran tahun 2015.

Dalam sebuah wawancara panjang dengan majalah berhaluan kanan Valeurs Actuelles, Macron baru-baru ini mengatakan pihak yang berwenang justru lemah dalam mengusir migran yang memasuki Prancis secara ilegal. “Tujuan saya adalah menyingkirkan semua orang yang tidak punya alasan untuk berada di sini.” Dalam sebuh wawancara di Radio France, Le Pen mengatakan bahwa pemerintah menangani masalah imigrasi hanya karena pemilu kota yang dijadwalkan bulan Maret 2020. Le Pen mengatakan langkah-langkah itu tidak akan efektif dalam mengekang imigrasi ilegal. “Pemerintah berbicara tentang imigrasi karena mereka pikir itu penting membicarakan imigrasi memasuki Prancis untuk membuat mereka percaya bahwa sejumlah solusi sedang dipertimbangkan,” kata Le Pen.

Pemerintah Prancis Mengumumkan Peraturan Dan Pembatasan Atas Imigran

Hampir 124.000 orang meminta suaka di Prancis tahun 2018, sebuah rekor dan peningkatan 23 persen dari tahun 2017. Permintaan itu datang terutama dari Afghanistan, Suriah, Sudan, bekas koloni Afrika, hingga Albania dan Georgia, dua negara yang menurut Prancis tidak menghormati penegakan hak asasi manusia. Peningkatan arus pencari suaka telah memperburuk masalah pemukiman dan menyebabkan penampungan pemerintah membeludak.

Di Paris dan kota-kota lain, kelompok migran yang berjumlah hingga ratusan orang telah mendirikan tenda maupun memilih tinggal di bangunan yang tidak digunakan. Hampir 3000 imigran kini diperkirakan tinggal di jalanan di bagian utara Kota Paris dan pinggiran kota di sekitarnya. Pihak berwenang telah mengusir imigran dari tempat-tempat tersebut, sehingga mereka pindah ke tempat lain dan terjebak dalam kucing-kucingan dengan petugas.

“Sejak musim panas lalu, pemerintah telah benar-benar mendorong upaya menutup akses bagi para imigran tanpa menawarkan solusi bagi mereka yang berada di jalanan,” kata Yann Manzi, Presiden Utopia 56, kelompok yang membantu para migran di Paris. Jumlah pencari suaka di Prancis telah meningkat, menurut para pendukung kelompok migran, sebagai bagian dari dampak berkelanjutan krisis migran yang mencapai puncaknya tahun 2015.

Menurut undang-undang di Uni Eropa yang mengatur proses migrasi yang dikenal sebagai Dublin Regulation, para pencari suaka harus mengajukan permohonan di negara pertama yang mereka tinggali dan tetap berada disana. Namun, banyak yang akhirnya pindah ke negara kedua. Para migran yang akhirnya tertarik memasuki Prancis disebut juga dengan Dublinés, merujuk pada hukum imigrasi UE. Negara-negara seperti Italia dan Yunani berpendapat bahwa sistem ini memberikan beban yang tidak adil kepada mereka. Sementara itu, Prancis, Jerman dan negara-negara lainnya telah meningkatkan upaya untuk mengirim migran kembali ke negara pertama yang mereka masuki.

Presiden AS Donald Trump Akan Segera Tutup Amerika Dari Imigran Gelap

Amerika Serikat (AS) mulai berencana melangkah tutup diri dari banyak imigran. Presiden AS Donald Trump mengatakan, bakal larang masuknya imigran sepanjang epidemi Covid-19 di negara itu.

Langkah itu dikabarkan Trump melalui account Twitter resminya. Trump menggunakan waktu kritis kesehatan serta ekonomi yang tengah menempa negaranya, untuk arah waktu panjangnya. Dikutip Reuters, Trump menyebutkan, langkah itu terpaksa sekali diambil manfaat membuat perlindungan banyak pekerja di AS. Untuk kabar, sekarang ini jumlah penggangguran di AS makin bertambah beberapa puluh juta karena pemberhentian beberapa pekerjaan perekonomian manfaat menghindar penebaran virus corona.

“Mengingat gempuran dari lawan yang gak tampil, serta buat perlindungan banyak pekerja kami, saya bakal tanda-tangani perintah pembatalan sesaat banyak imigran ke AS, ” cuit Trump.

Penjaagaan Mulai Di Perketat Dari Semua Lini

Belumlah ada keterangan detil berkaitan ide realisasi serta basic hukum peraturan itu. Serta sampai sekarang, belumlah ada pengakuan sah dari Gedung Putih. Ide peraturan itu dibantu beberapa faksi. Diantaranya Thomas Homan. Bekas Direktur Imigrasi serta Bea Cukai AS itu menuturkan, peraturan ini cukup logis. Kata Homan, amat alamiah apa- apabila negara membuat perlindungan tenaga kerja di AS. Khususnya sehabis wabah Covid-19 habis.

Menurut Homan, soal ini bukan cuma berkaitan imigrasi. Tetapi bab wabah. Mengawasi, supaya AS jadi aman. “Sekalian memberikannya peluang untuk orang Amerika yang menganggur, ” papar Homan. Di lain sisi, ide itu mendapatkan kritikan dari musuh politik Trump. Politisi Partai Demokrat Julian Castro memandang, aksi Trump konyol. Menurut dia, larang banyak imigran, akan makin lemahkan AS.

Dampak Imigran Gelap Yang Sangat Buruk

“Bikin ekonomi yang telah lemah, kian tersuruk. Langkah yang konyol, ” kata Castro. Ide ini kembali lagi memperingatkan kita pada kampanye pencapresan Trump tahun 2016. Waktu itu, orang politik Partai Republik itu rencana batasi beberapa imigran. Terlebih dari Meksiko. Satu diantaranya langkahnya dengan bangun tembok tepian. Seterusnya, Trump lewat cara sah larang imigran dari 7 negara Muslim masuk dalam negeri. Terakhir, kebijaksanaan itu digagalkan oleh hakim federal AS.

Saat ini, 22 juta pengangguran baru tampak karena penghentian hubungan kerja (PHK), dampak epidemi Covid-19 di Negeri Paman Sam. Penduduk AS lantas udah daftarkan diri buat memperoleh dukungan pemerintah.

Sampai tempo hari, lebih dari pada 780 ribu penduduk AS yang terkena virus corona. Lebih dari 27 ribu kematian. Akan tetapi Trump mengakui, negaranya udah melalui periode pucuk epidemi. Serta rencana buka lagi pekerjaan perekonomian.

Trik Jitu Pemerintah Amerika Serikat Melacak dan Tangkap Imigran Gelap

Pemerintah amerika serikat mengakui jika pemerintahan Trump beli akses ke database komersil, untuk tahu kehadiran juta-an orang Amerika dengan arah menangani imigrasi ilegal.

Departemen Keamanan AS Bergerak Cepat

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengaku sudah beli akses ke data, walau tidak mengulas dengan detil bagaimana memakainya. Amerika Serikat (AS) melakukan razia terhadap tujuh pabrik pengolahan daging di negara bagian Mississippi pada Rabu 7 Agustus 2019.

Dalam penggerebekan itu, 680 imigran ditangkap, kebanyakan berasal dari negara-negara Amerika Latin, demikian sebagaimana dikutip dari Al Jazeera Menurut media, Imigrasi serta Bea Cukai (ICE) Amerika Serikat, yang disebut divisi dari DHS memakai data ini untuk mengetahui, mengenali, serta tangkap imigran yang tidak diperlengkapi dokumen.

Divisi lain DHS yakni Bea Cukai serta Perlindungan Tepian memakai database untuk mencari kesibukan handphone di wilayah terpencil di gurun serta beberapa tempat tidak biasa yang lain, di dekat tepian Meksiko untuk tangkap imigran yang masuk dengan cara ilegal. Data tempat disatukan dari aplikasi mobile serta game simpel yang sudah dibolehkan oleh pemakai untuk tahu tempat mereka. Ini salah satu pangkal data paling besar yang diketahui dipakai oleh agen penegak hukum Amerika Serikat untuk mencari serta mengawasi orang.

Ternyata, data itu diberikan dengan ICE untuk mencari organisasi penyelundupan manusia atau beberapa obat terlarang dan lakukan deportasi. Dilansir dari Android Authority, sepertinya penggunaan data oleh pemerintah Amerika Serikat ini termasuk dalam wilayah hukum, meskipun kasus ini belum pernah diuji di pengadilan sebelumnya.

Presiden AS Akan Menyelesaikan Masalah Ini Sampai Selesai

“Ini adalah situasi klasik di mana pengawasan komersial yang merayap di sekor swasta sekarang merambat ke pemerintah,” ucap Alan Butler, penasihat umum Pusat Informasi Privasi Elektronik. Sampai sekarang, sepertinya pemerintah Amerika Serikat akan terus melacak warga negara dan imigran secara legal menggunakan basis data ini untuk masa yang akan datang.

Menurut para pengamat, penggerebekan tersebut merupakan razia imigrasi terbesar yang dilakukan AS dalam satu dekade terakhir. Razia tesebut dilakukan beberapa jam sebelum Presiden AS Donald Trump mengunjungi El Paso, negara bagan Texas, tempat di mana penembakan oleh pendukung supremasi kulit putih menewaskan 22 orang, mayoritas Hispanik.

“Pada suatu ketika kami mencari upaya persatuan untuk menyembuhkan luka bangsa, Presiden Trump justru membiarkan begitu banyak keluarga dan komunitas (imigran) tercabik-cabik,” kata Angelica Salas, Direktur Eksekutif Coalition for Humane Immigrant Rights. Trump telah mengadopsi garis keras tentang imigrasi –baik yang legal maupun ilegal– sejak mulai menjabat pada 2017. Dia juga menyebut imigran dari Amerika Selatan sebagai “penjahat”