Tangani Isu Migran, Prancis Umumkan Langkah Kuat Terbaru

Menjelang pemilu lokal bulan Maret 2020, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengharapkan posisi yang keras dalam isu imigran agar para pemilih tidak terpikat dengan sayap kanan garis keras. Isu migran selama ini telah menjadi perdebatan sengit di antara sayap kanan dan di kiri di politik Prancis, terutama karena Macron dan partainya terkenal berhaluan tengah dan merangkul masuknya para migran. Sejak memuncak tahun 2015, Prancis menjadi salah satu negara favorit pencari suaka karena kemudahan dalam mengajukan permohonan. Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha mengambil alih kendali masalah imigrasi pada Rabu. Pemerintahannya mengumumkan langkah-langkah untuk membuat negara itu menjadi kurang menarik bagi para imigran, sambil membuka pintu bagi pekerja asing yang terampil.

Kombinasi langkah-langkah yang ditawarkan oleh Macron itu bertujuan untuk merebut lebih banyak kepercayaan rakyat dari lawan politik utamanya, Partai Barisan Nasional pimpinan Marine Le Pen yang berhaluan sayap kanan garis keras dan selama bertahun-tahun dengan terampil mengandalkan isu imigrasi. Menjelang pemilu lokal Prancis yang tinggal beberapa bulan lagi, Macron menggeser politiknya mendekati ke arah kanan dan mulai lebih fokus ke masalah imigrasi, khususnya dalam kasus penyalahgunaan sistem kesejahteraan sosial. Harapannya, Macron dapat mencegah perolehan suara Partai Le Pen, yang sebelumnya dikenal dengan Partai Front Nasional.

Langkah Baru Demi Atasi Serangan Imigran Gelap

Dalam langkah keras baru yang diambil oleh Macron, upaya mencari suaka dibatasi harus menunggu tiga bulan sebelum memenuhi syarat untuk masalah kesehatan yang tidak mendesak. Selain itu, para pejabat mengatakan kamp migran di dalam dan sekitar Paris akan dibersihkan pada akhir tahun 2019, ketika pemerintah akan menghadapi masalah yang cukup banyak dan terus berkembang di kota-kota Prancis. Pemerintah Prancis juga mengumumkan, mulai tahun 2020 akan membentuk sistem kuota tahunan untuk memberikan visa kepada imigran terampil yang ingin masuk ke Prancis. “Kami ingin mendapatkan kembali kendali atas kebijakan imigrasi kami,” kata Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe. Meski bertujuan sedemikian rupa, pengumuman itu menggarisbawahi bahaya politik yang dihadirkan oleh Macron, tokoh berhaluan tengah yang mengubah posisinya untuk menyesuaikan diri dengan para pemilih Prancis yang tidak puas dari luar spektrum politiknya.

Langkah-langkah itu menuai kritik langsung dari sayap kanan maupun kiri. Sayap kanan berargumen bahwa upaya pemerintah masih belum cukup, sementara kalangan kiri mengatakan Macron membahayakan para pencari suaka yang telah rentan. Dalam beberapa minggu terakhir Macron telah bersiap untuk pengumuman nya. Ketika masih menjadi kandidat presiden, Macron memuji Kanselir Jerman Angela Merkel yang menurutnya telah menyelamatkan “martabat kolektif” Eropa melalui kebijakakn pro-migran selama puncak krisis migran tahun 2015.

Dalam sebuah wawancara panjang dengan majalah berhaluan kanan Valeurs Actuelles, Macron baru-baru ini mengatakan pihak yang berwenang justru lemah dalam mengusir migran yang memasuki Prancis secara ilegal. “Tujuan saya adalah menyingkirkan semua orang yang tidak punya alasan untuk berada di sini.” Dalam sebuh wawancara di Radio France, Le Pen mengatakan bahwa pemerintah menangani masalah imigrasi hanya karena pemilu kota yang dijadwalkan bulan Maret 2020. Le Pen mengatakan langkah-langkah itu tidak akan efektif dalam mengekang imigrasi ilegal. “Pemerintah berbicara tentang imigrasi karena mereka pikir itu penting membicarakan imigrasi memasuki Prancis untuk membuat mereka percaya bahwa sejumlah solusi sedang dipertimbangkan,” kata Le Pen.

Pemerintah Prancis Mengumumkan Peraturan Dan Pembatasan Atas Imigran

Hampir 124.000 orang meminta suaka di Prancis tahun 2018, sebuah rekor dan peningkatan 23 persen dari tahun 2017. Permintaan itu datang terutama dari Afghanistan, Suriah, Sudan, bekas koloni Afrika, hingga Albania dan Georgia, dua negara yang menurut Prancis tidak menghormati penegakan hak asasi manusia. Peningkatan arus pencari suaka telah memperburuk masalah pemukiman dan menyebabkan penampungan pemerintah membeludak.

Di Paris dan kota-kota lain, kelompok migran yang berjumlah hingga ratusan orang telah mendirikan tenda maupun memilih tinggal di bangunan yang tidak digunakan. Hampir 3000 imigran kini diperkirakan tinggal di jalanan di bagian utara Kota Paris dan pinggiran kota di sekitarnya. Pihak berwenang telah mengusir imigran dari tempat-tempat tersebut, sehingga mereka pindah ke tempat lain dan terjebak dalam kucing-kucingan dengan petugas.

“Sejak musim panas lalu, pemerintah telah benar-benar mendorong upaya menutup akses bagi para imigran tanpa menawarkan solusi bagi mereka yang berada di jalanan,” kata Yann Manzi, Presiden Utopia 56, kelompok yang membantu para migran di Paris. Jumlah pencari suaka di Prancis telah meningkat, menurut para pendukung kelompok migran, sebagai bagian dari dampak berkelanjutan krisis migran yang mencapai puncaknya tahun 2015.

Menurut undang-undang di Uni Eropa yang mengatur proses migrasi yang dikenal sebagai Dublin Regulation, para pencari suaka harus mengajukan permohonan di negara pertama yang mereka tinggali dan tetap berada disana. Namun, banyak yang akhirnya pindah ke negara kedua. Para migran yang akhirnya tertarik memasuki Prancis disebut juga dengan Dublinés, merujuk pada hukum imigrasi UE. Negara-negara seperti Italia dan Yunani berpendapat bahwa sistem ini memberikan beban yang tidak adil kepada mereka. Sementara itu, Prancis, Jerman dan negara-negara lainnya telah meningkatkan upaya untuk mengirim migran kembali ke negara pertama yang mereka masuki.